Bukunya yang berjudul Een Daad van Vrije Keuze atau Pepera, diluncurkan Selasa (15/11) di Den Haag.
Pada tahun 2000 Menlu Belanda Jozias van Aartsen menyetujui gagasan sekelompok anggota Parlemen Belanda agar sejarah Papua ditulis kembali, yang membuat pemerintah di Jakarta jengkel.
Meskipun Jakarta gembira karena Amerika Serikat sudah mencabut rencana menyelidiki soal Papua dari rancangan undang-undangnya, tapi hasil studi Belanda itu bisa menjadi kerikil baru di sepatu Indonesia.
Manipulasi terhadap hasil Pepera bisa berimplikasi bahwa integritas NKRI kurang sah, tetapi kepada Radio Nederland Drooglever menegaskan, karyanya bukan dokumen politik, melainkan hasil penelitian arsip.
Sentimen jati diri
Inti buku Drooglever ini tampaknya menunjuk kepada Pepera. Judul bukunya Een Daad van Vrije Keuze atau Pepera. Isinya memuat secara detil padat, mengenai proses peralihan pemerintahan sampai PBB menggelar Pepera, tahun 1969.
Drooglever juga menemui sejumlah mantan pejabat Belanda di Papua dan sejumlah orang Papua yang pernah ikut Pepera itu.
Adakah hal-hal baru yang ditemukannya?
Drooglever: "Ya buku saya tebal sampai 700 halaman. Saya banyak menggunakan material arsip, yang sebelumnya hampir tak dikenal. Misalnya, tahun 1940-1950an Papua ternyata tidak merupakan dunia yang tengah mengembangkan jati dirinya, dan memperlihatkan elemen-elemen iritasi ke arah Indonesia. Terutama iritasi via orang orang Maluku yang menjadi pejabat di sana, yang merasa lebih superior terhadap Papua dan terang-terangan memperlihatkan sikap itu. Jadi, ada sentimen jati-diri yang berkembang."
Peran Sudjarwo Tjondronegoro
Drooglever juga sempat berbicara dengan bekas pejabat Belanda dan sejumlah orang Papua yang ikut Pepera. Adakah cerita tentangt arsitek di balik Pepera yang dibengkokkan itu? Subandriokah, atau Ali Moertopo?
Drooglever: "Yaah,… tapi yang utama adalah pasangan Soekarno dan Soebandrio yang sejak tahun 1957 menentukan nasib Papua. Ali Murtopo hanya insidentil, lebih bersifat tehnis pelaksanaan Pepera, kan dia bertugas menggelar Pepera dengan gayanya sendiri, gaya militer. Yang saya pikir menarik adalah peran Sudjarwo Tjondronegoro yang menjadi penghubung antara RI dan UNTEA dan memimpin Komisi Pepera. Peran Sudjarwo tergambar dengan jelas dalam buku ini, dia seorang yang cerdik dan tangkas memanfaatkan Pepera untuk kepentingan RI."
Sempat ragu-ragu
Drooglever menyadari penugasan dirinya untuk menulis sejarah Papua ini merupakan hal yang peka, tapi dia menegaskan ini suatu proyek ilmiah, bebas dari tugas dan pengaruh politik BZ, kementerian luar negeri Belanda. Namun dia sempat ragu-ragu.
Drooglever: "Ya, saya sempat ragu-ragu, haruskah saya laksanakan penulisan ini? Saya juga tahu bagaimana masalah Papua ini di mata pemerintahan yang lalu, pemerintah Megawati. Bagaimana pemerintah tsb berpikir tentang Papua dan cepat merasa iritasi. Tetapi, soal hubungan sentrum dan regio banyak dibahas di kalangan sejarawan. Jadi saya pikir, kalau saya dapat peluang untuk menulis buku tentang hubungan sentrum-regio, dalam hal ini Papua, maka ini merupakan suatu kesempatan bagus, baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi mereka yang mendiskusikan struktur Indonesia. Dan itu memang saya kerjakan dengan senang."
Lembaga Sejarah Belanda
Memang menyebut ada semacam iritasi di pihak RI, ada kekhawatiran Belanda mengusik soal integritas negara kesatuan, Drooglever menyadari sepenuhnya adanya kepekaan tentang isu Papua ini. Tapi bagaimana ceritanya sampai Parlemen Belanda mengusulkan penulisan buku ini kepada Menlu Belanda, dan diterima tanpa melalui pemungutan suara?
Drooglever: "Memang tidak, beberapa anggota parlemen mengajukan usul tentang perlunya menulis kembali sejarah Papua, dan menlunya, van Aartsen, menganggap itu ide yang bagus. Buku-buku yang ada semuanya sudah tua, jadi biarkan ada penulisan yang bagus. Maksud Menlu van Aartsen adalah, biarkan Institut voor Nederlandse Geschiedenis, Lembaga Sejarah Belanda dan Drooglever menuliskannya dengan baik sebagai suatu studi akademik yang pada akhirnya merupakan pertanggungjawaban dia sendiri. Jadi bukan tanggungjawab saya, kata Menlu itu, dan pemerintah samasekali lepas dari semua itu.
Drooglever tidak menganggap penting apakah usul parlemen Belanda itu dilakukan melalui pemungutan suara atau tidak.
Drooglever: "Itu tidak soal bagi saya, yang penting saya dapat penugasan itu atau tidak. Saya bukan menulis suatu dokumen politik. Jadi tidak penting seberapa kuat dukungan dari dalam parlemen Belanda itu bagi saya."
Tentang peralihan kepada Menlu baru Menlu Bernhard Bot, menurut Drooglever pada esensinya, tidak ada perubahan.
Keraguan masyarakat internasional
Drooglever menyebut bahwa Sekjen PBB waktu itu U Thant, dalam laporan-akhirnya kepada Majelis Umum, tidak punya pilihan lain, kecuali menyimpulkan bahwa Pepera yang digelar tahun 1969 itu, adalah SUATU, suatu penentuan pendapat rakyat. Apa maksud Anda?
Drooglever: "Ya, begini. Sebab dalam Perjanjian New York 15 Agustus tahun 1962, mula-mula diputuskan suatu plebisit, tapi belakangan diubah menjadi the act of free choice, yang akan menentukan nasib Papua. Masalahnya, kalangan pejabat PBB, khususnya Ortis San, selaku pejabat PBB yang mengawasi Pepera di sana, waktu itu sudah merasa sangat ragu-ragu tentang seberapa jauh sebenarnya the act of free choice atau Pepera itu benar benar dilaksanakan oleh penguasa Indonesia. Artinya, apakah benar-benar sesuai dengan azas-azas yang dapat diterima dunia internasional, mengenai suatu plebisit. Nah, Ortis San dalam laporannya tidak mengatakan THE act of free choice, seperti yang dirumuskan dalam Perjanjian New York, melainkan AN act of free choice, yang terjadi di sana. Jadi, dia bersikap agak menjarak terhadap apa yang terjadi di Papua, dan sikap ini juga diambil oleh Sekjen PBB U Thant. Jadi, sebenarnya ada suatu keraguan yang serius dari pihak masyarakat internasional."
(sumber: Radio Nederland)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar